Sangatta – Tercatatnya Silpa senilai lebih dari 1,7 triliun rupiah pada pelaksanaan penyerapan anggaran APBD tahun 2023 menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Kutai Timur dalam gelar rapat pansus pembahasan kinerja APBD 2023.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah menitikberatkan perhatiannya pada beberapa dinas yang menjadi penghasil Silpa terbesar pada APBD tahun 2023 yang mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk diantaranya Dinas PU.
Hepnie menuturkan bahwa terhentinya pekerjaan proyek Multiyears Contract (MYC) menjadi salah satu alasan besarnya nilai Silpa yang dicatatkan pihak Dinas PU yang ditaksir mencapai 423 Miliar rupiah.
“Ya, tadi yang jelas, dijelaskan semua terkait dengan MYC, tadi konteksnya memang LPJ, cuma kan di 2023 kan LPJ juga di dinas PU juga ada yang paling besar MY, kalau gak salah sekitar 423 miliar Silpa-nya,” terangnya.
Dalam persoalan tersebut, Hepnie menyatakan bahwa ia memastikan bahwa 2 proyek multiyears, yaitu pembangunan masjid dan pasar, tak akan dapat terlaksana sesuai yang telah direncanakan.
Disisi lain, Hepnie juga mengatakan bahwa pihak pelaksana pembangunan masih menunjukkan kepercayaan diri bahwa pekerjaan mereka akan dapat terselesaikan. Namun Hepnie kembali mengingatkan bahwa ada skema Multiyears yang telah disepakati.
“Mereka sih Confidence selesai semua. Cuman itu dari sisi progres kerjaan. Kembali kami ingatkan tadi ini kan ada skema Multiyears,” tandasnya.
Hepnie pun menyampaikan bahwa dalam kunjungannya bersama anggota DPRD Kutim lain ke lokasi pembangunan, ia menyadari bahwa proses tender yang baru dimulai di bulan 7 membuat pekerjaan akhirnya juga baru bisa dimulai setelah 6-7 bulan terlewati dari tahun berjalan.
“Teman-teman yang sempat ikut kunjungan ke lapangan kemarin kita kan punya anggaran yang dibatasi juga di tahun 2024 ini, karena di 2023 itu rata-rata baru bisa terserap proses tender segala macam itu kan dari bulan 7,” kata Hepnie.
Ia melanjutkan, “Artinya apa, kerjanya baru bulan 7. Artinya kita sudah kehilangan 6 bulan atau 7 bulan kan. Dan saya yakin itu semuanya jadi Silpa. Ini kan Silpa nih yang 400 (miliar) ini.”
Lebih lanjut, Hepnie juga mengomentari terkait proyek MYC yang tentu memiliki skema pembayarannya tersendiri. “Saya hanya berkomentar terkait dengan konteks MY. Pembayaran melalui skema MY. Kalau itu saya nggak mau ngajarin. Tapi yang jelas peringatan kami ke Pak Muhir,” terangnya.
Pihaknya mewanti-wanti agar pekerjaan proyek MYC jangan sampai terjadi overprogres. Hal tersebut dimaksudkan agar persentase pembangunan harus disesuaikan dengan nilai pembayaran yang telah disepakati. ADV
