Sangatta – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan bahwa total kewajiban daerah per 31 Desember 2023 mencapai Rp189,66 miliar. Rincian kewajiban tersebut meliputi pendapatan diterima di muka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek sebesar Rp160,44 miliar.
Muhammad Amin, Ketua Fraksi Demokrat, menekankan perlunya perhatian mendalam dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Harapannya, kewajiban ini bisa diselesaikan 100% di tahun 2024 dan tidak ada lagi kewajiban utang di tahun selanjutnya,” ujarnya.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa menyelesaikan utang adalah kunci untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Penyelesaian utang juga penting agar Kabupaten Kutai Timur dapat memprioritaskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tanpa terganggu oleh kewajiban utang yang belum terselesaikan.)
Nilai kewajiban yang besar ini menandakan perlunya pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien dan transparan. Fraksi Demokrat berharap agar perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah dapat mengurangi utang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Muhammad Amin juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemerintah daerah harus mampu mengelola kewajiban dengan bijak agar tidak ada penundaan pembayaran yang dapat berdampak negatif pada pembangunan daerah,” ucapnya.
Fraksi Demokrat mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta meminimalkan utang daerah.
Fraksi Demokrat mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan utang ini. Dengan komitmen bersama, diharapkan keuangan daerah dapat lebih stabil dan pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan lebih optimal.
Masyarakat Kabupaten Kutai Timur diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban utang ini. Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. ADV
