Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya melakukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan untuk menghadirkan kemudahan dalam aktivitas hidup masyarakat dan demi kepentingan umum masyarakat kutim.
Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kutim mengatakan bahwa ia menyayangkan masih ada pihak yang kerjanya menurutnya tidak profesional, walaupun hanya beberapa saja.
“Kami ketemu juga ada beberapa yang menurut kami kerjanya nggak profesional. Tapi ada beberapa aja,” ujarnya.
Hal tersebut ia sampaikan karena ia menemukannya sendiri dengan memeriksa 4 sampel dari 4 lokasi pekerjaan proyek multiyears.
“Kami ngecek itu 4 lokasi, 4 sampel. Pelabuhan Kenyamukan, drainase di Kenyamukan juga, jalan di Kaliurang, Simpang empat Kaliurang dari Simpang empat itu terus jembatan Bengalon jadi itu dicek kemarin,” tandasnya.
Hepnie juga berharap bahwa dengan menyampaikan poin-poin yang menjadi perhatiannya maka Pak Bupati dapat memeriksa satu persatu proyek multiyears tersebut.
“Kami kan menyampaikan poin-poin tadi supaya Pak Bupati concern. Tiap paket-paket multiyears itu harus dicek satu-satu nih,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sebagai anggota DPRD maka pihaknya lebih berfokus kepada sisi anggaran untuk mengerjakan proyek tersebut namun pihak terkait di lapangan juga telah ia sampaikan bahwa harapannya mereka dapat bekerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Kendati sebisa mungkin jangan sampai ada sisa anggaran yang tidak terserap dan berakhir menjadi silpa, namun ia juga mengatakan bahwa jangan sampai juga terjadi over progres karena akan terjadi masalah dimana tidak ada dasar untuk melakukan pembayaran kelebihan progres tersebut.
Hepnie menerangkan, “Progresnya misal kita target 100 kilometer bisa jadi cuman mungkin 50 kilometer, (tapi) tetap jalan,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, “Artinya tidak juga overprogress kami takut overprogres nanti pembayarannya jadi masalah karena nggak ada dasar nanti pembayarannya dari mana? Sesuai dengan realisasi (saja),” sambungnya. ADV
