Kutai Timur – Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Kutai Timur, Marhadyn, mengungkapkan keterkejutannya atas laporan hilangnya sebagian Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Saya sendiri kaget ketika sebagian dari Pokir DPRD itu hilang. Sampai hari ini, kami belum dapat informasi pasti terkait program atau kegiatan apa saja yang lenyap, khususnya di Dinas PU,” ujar Marhadyn saat dikonfirmasi.
Menurutnya, hingga saat ini Bappeda belum menerima tugas untuk melakukan audit atas insiden tersebut. Pihaknya tetap berpegang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan.
Marhadyn menjelaskan bahwa jika Pokir yang hilang ingin dimasukkan kembali dalam perubahan anggaran 2025, prosesnya harus melalui mekanisme perencanaan yang berlaku. “Tidak bisa tiba-tiba yang hilang itu langsung dimasukkan ke APBD perubahan 2025. Semua harus melalui perencanaan terlebih dahulu agar dapat dibahas secara formal,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya setiap tahap perencanaan mengikuti prosedur dan konstitusi daerah untuk menjaga keabsahan dan akuntabilitas anggaran. Dengan demikian, Bappeda berharap mekanisme ini dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. (SH/ADV)
