Kutai Timur – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Kutai Timur, Achmad Junaidi, menegaskan pentingnya dukungan anggaran dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dalam kegiatan “Pembukaan Bimtek SPIP Terintegritas, Tematik Penurunan Prevalensi Stunting dan Manajemen Risiko,” ia mengungkapkan bahwa keterbatasan dana menjadi hambatan dalam menggelar kegiatan ini secara lebih luas.
“Kita terkendala anggaran yang terbatas, makanya undangan kali ini hanya di lingkungan DP2KB dan OPD yang terkait langsung dengan program percepatan penurunan stunting,” ujar Junaidi.
OPD tersebut mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang menurut Junaidi sangat berperan dalam memastikan perencanaan program ini mendapat perhatian anggaran yang memadai dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“APBD kita mencapai Rp4 triliun, dana sebesar itu seharusnya bisa mengalir langsung ke masyarakat, minimal dalam bentuk pemberian makanan tambahan setiap enam bulan,” tambahnya.
Ia berharap anggaran tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mendukung program penurunan stunting yang saat ini sangat mendesak.
Lebih lanjut, Junaidi mengingatkan pentingnya pemahaman semua pemangku kepentingan terhadap perencanaan dan pengendalian risiko di tingkat kecamatan dan desa.
“Camat dan kepala desa harus memahami risiko yang muncul dalam perencanaan kegiatan ini, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif,” jelasnya.
Camat di setiap kecamatan bertindak sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), yang diharapkan mampu mengintegrasikan perencanaan di tingkat kecamatan dengan DP2KB.
Dalam pelaksanaan program penurunan stunting, Dinas Kesehatan juga diundang karena data penting terkait keluarga berisiko stunting ada di ranah mereka.
“Stunting terkait erat dengan data yang dimiliki Dinkes dan Kemenkes, khususnya data dari Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI),” lanjutnya.
Junaidi menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan harus terukur dan berbasis data valid. “Tujuan kegiatan ini untuk memastikan setiap rencana memiliki data by name by address. Jangan sampai judul kegiatannya bagus, tapi kualitas pelaksanaannya kurang,” tegasnya.
Dengan adanya bimbingan teknis ini, Junaidi berharap setiap OPD dan pemangku kepentingan yang terlibat dapat bekerja secara terencana dan terukur dalam upaya menurunkan angka stunting di Kutai Timur. (SH/ADV)
