Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan pentingnya peran media sebagai pengawal transparansi dan akurasi data Keluarga Berisiko Stunting (KRS). Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyampaikan bahwa kredibilitas lembaganya turut dipertaruhkan bila data yang disajikan tidak benar.
“Kami ingin media ikut mengawal akurasi data ini. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan agar bisa kami benahi,” ujar Junaidi kepada awak media.
Junaidi menegaskan, data KRS bukan hanya tabel angka di layar rapat, melainkan kompas yang menentukan kemana bantuan akan diarahkan dan siapa yang diprioritaskan untuk mencegah lahirnya kasus stunting baru.
“Kalau data salah, maka intervensi juga salah sasaran. Dampaknya langsung kepada masyarakat,” sambungnya.
Mengingat pentingnya akurasi data, Junaidi mengundang rekan media untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan agar data yang dipublikasikan ke masyarakat benar-benar dapat dipercaya.
“Kalau datanya valid, tolong tulis valid. Kalau ragu, silakan konfirmasi atau cek ke RT dan PLKB di wilayah tersebut,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa KRS dapat diketahui sejak tahap perencanaan keluarga jika ditemukan faktor-faktor risiko, seperti: Tidak memiliki akses air bersih layak. Jamban tidak memenuhi standar sanitasi, Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kategori 4T, Tidak ber-KB modern, Termasuk keluarga dengan pendapatan di desil bawah.
Data ini menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan intervensi, misalnya Dinas Perkim untuk sanitasi dan PDAM/PU untuk akses air bersih.
“Jika informasi ini sampai keliru, perencanaan akan terganggu dan keluarga yang seharusnya dibantu bisa terlewat,” jelasnya.
DPPKB ingin publik yakin bahwa kebijakan yang dilakukan tepat dan bermanfaat.
“Kami ingin semua pihak berbicara dengan data yang sama. Supaya masyarakat yakin bahwa kebijakan yang dilakukan tepat dan dapat mereka rasakan manfaatnya,” pungkasnya. ADV
