Kominfo Kutim Dorong Skema Pendanaan Kolaboratif untuk Pemerataan Infrastruktur Digital Pelayanan Publik

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat langkah percepatan pemerataan infrastruktur jaringan digital sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik. Akses internet yang merata dinilai penting untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, serta administrasi pemerintahan di desa hingga kecamatan.

Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pendanaan yang tidak bergantung pada satu sumber anggaran. Pemerintah daerah mendorong penggunaan skema kolaboratif agar pembangunan jaringan dapat berjalan lebih terukur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyampaikan hal tersebut di Kutai Timur.

“Pemanfaatan ADD, Dana BOS, dan Diskominfo sebagai penyelenggara infrastruktur menjadi bagian dari pendanaan kolaboratif,”

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi anggaran dilakukan agar pembangunan jaringan digital tidak menjadi beban tunggal satu instansi.

Dengan adanya pembagian peran pendanaan, pembangunan dapat menjangkau lebih banyak wilayah pelayanan dasar, termasuk sekolah, kantor desa, dan fasilitas kesehatan.

Ronny kemudian menegaskan bahwa pendekatan ini sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan pimpinan.

“Konsep ini sejalan dengan arahan pimpinan mengenai efisiensi anggaran, yaitu bagaimana anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa harus sekadar melakukan pemotongan,” sebutnya.

Pendekatan kolaboratif ini juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan digital di desa-desa yang memiliki kebutuhan jaringan mendesak. Pemanfaatan Dana Desa (ADD) dan Dana BOS memungkinkan fasilitas pendidikan dan pemerintahan desa memperkuat infrastruktur digital secara langsung.

Sementara itu, Diskominfo berperan memastikan penyediaan jaringan berjalan sesuai standar teknis, terkoordinasi, dan tidak tumpang tindih dengan program provinsi maupun pusat. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan berkelanjutan.

Ronny berharap skema ini dapat terus dilanjutkan sebagai model pembiayaan efektif untuk mendorong transformasi digital di Kutai Timur, sehingga manfaat layanan berbasis jaringan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. (SH/ADV)

Loading