Indeks

BULOG Minta Kutim Percepat Penyelesaian Hibah Lahan Infrastruktur Pascapanen

KUTAI TIMUR – Penyelesaian dokumen hibah lahan menjadi salah satu tahapan yang masih harus dituntaskan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebelum pembangunan Infrastruktur Pascapanen (IPP) Perum BULOG dapat dilanjutkan. Kepastian administrasi dan legalitas tanah tersebut menjadi perhatian dalam upaya mempercepat penyediaan fasilitas pendukung ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan pembaruan data Perum BULOG per 11 November 2026, proses dokumen hibah lahan untuk pembangunan IPP di Kutim masih berjalan di tingkat pemerintah daerah. Kondisi serupa juga dialami 21 daerah lainnya yang tengah menyelesaikan tahapan administrasi penyediaan lahan.

Perwakilan Perum BULOG, Joko Pamungkas, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap percepatan proses tersebut. Selain dokumen hibah, persyaratan tata ruang dan perizinan juga perlu dilengkapi agar pembangunan tidak terkendala persoalan legalitas ketika memasuki tahap pelaksanaan.

“Kami berharap pemerintah daerah bisa membantu mempercepat proses hibah lahan dan memberikan kepastian kapan dokumennya selesai. Dengan begitu, ketika pembangunan akan dimulai, proses sertifikat tanah juga sudah tuntas,” ujar Joko.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Penyediaan Infrastruktur Pascapanen yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia secara daring, Rabu (11/11/2026) siang.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kutim, Noviari Noor, mengikuti pertemuan tersebut bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait dari ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutim. Rapat dipimpin Asisten Deputi Logistik Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Ridky Irfan Wirautama.

Koordinasi ini melibatkan perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengaturan BUMN, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta pemerintah daerah yang masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur BULOG.

Dalam pemaparannya, BULOG menempatkan Kutim sebagai salah satu daerah strategis di wilayah Kalimantan yang menjadi sasaran pembangunan IPP melalui skema hibah lahan dari pemerintah daerah.

Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Rapat juga menindaklanjuti penandatanganan kajian bersama pada 4 November 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perum BULOG.

Penyelesaian status lahan, dokumen hibah, tata ruang, dan perizinan diperlukan agar fasilitas dapat dibangun di atas tanah dengan kepastian hukum. Infrastruktur tersebut nantinya mendukung pengelolaan hasil pertanian setelah panen, mengurangi potensi kehilangan hasil, serta memperkuat kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat koordinasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan Perum BULOG sehingga seluruh persyaratan pembangunan IPP di Kutim dapat diselesaikan sesuai tahapan yang ditetapkan. (NY/ADV)

Exit mobile version