KUTAI TIMUR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama setelah sejumlah kejadian kebakaran dilaporkan berada dekat kawasan permukiman. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempertahankan status siaga darurat hingga akhir 2026, meskipun hujan mulai turun di beberapa wilayah.
Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan menjadi kawasan yang mendapat perhatian karena memiliki lahan kosong dengan semak belukar yang mengering. Vegetasi tersebut berpotensi menjadi bahan bakar ketika api muncul, terlebih jika lokasinya berdekatan dengan rumah warga.
Kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim di Ruang Kerja Bupati, Kamis (12/11/2026). Pertemuan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutim Jimmi, unsur Forkopimda lainnya, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutim Tejo Yuwono.
Rapat tersebut membahas penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi bencana alam dan karhutla. Kesiapan personel, dukungan peralatan, serta kecepatan penanganan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kejadian yang dapat berkembang sewaktu-waktu.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim, Khairunisannur, sebelumnya menjelaskan bahwa kondisi lahan dan minimnya curah hujan turut memengaruhi munculnya titik api. Dalam pemberitaan yang mengutip Antara pada Selasa (10/11/2026), ia menyampaikan kondisi tersebut.
“Sebenarnya kondisi Kutim sendiri memang banyak lahan kosong. Lahan yang kosong dan curah hujan yang minim menyebabkan masih banyak titik api,” ucap Khairunisannur.
Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 9 November, terdapat 43 titik panas atau hotspot di Kutim. Jumlah tersebut dilaporkan berkurang sekitar 22 titik pada hari berikutnya. Namun, Khairunisannur mengingatkan bahwa data hotspot dari pemantauan satelit tidak selalu menandakan adanya kebakaran.
Pantulan objek tertentu, seperti atap bangunan dan genangan air, juga dapat teridentifikasi sebagai titik panas. Karena itu, BPBD tetap melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi di lokasi sebelum menentukan langkah penanganan.
Khairunisannur turut menyoroti kejadian kebakaran lahan yang berdekatan dengan permukiman di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Kedekatan lokasi kebakaran dengan rumah warga meningkatkan risiko terhadap keselamatan penduduk dan bangunan, termasuk paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan.
“Belakangan ini sering terjadi kebakaran lahan yang parah di dua kecamatan itu. Bahkan lahan yang terbakar itu sangat berdekatan dengan kawasan permukiman,” ungkapnya.
Menurutnya, hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir belum merata. Sejumlah wilayah sempat mengalami hujan, tetapi kondisi panas kembali terjadi setelahnya. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah tetap perlu menjaga kesiapan personel dan tidak menganggap ancaman karhutla telah berakhir.
Khairunisannur meminta masyarakat ikut mengawasi lingkungan sekitar, terutama lahan yang dipenuhi vegetasi kering. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari kegiatan yang berpotensi memunculkan percikan api.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar turut bekerja sama melakukan pengawasan lingkungan sekitar, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu percikan api mengingat permukaan tanah yang sangat kering,” imbaunya.
Selain pencegahan, pelaporan dini menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Informasi dari masyarakat dapat membantu petugas mengetahui lokasi kejadian dan mengerahkan personel sebelum api meluas. Koordinasi pemerintah daerah, BPBD, aparat keamanan, pemerintah kecamatan, desa, hingga warga juga diperlukan mengingat luasnya wilayah Kutim dan keterbatasan akses menuju sejumlah kawasan.
Rapat Forkopimda turut membahas kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam lainnya. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap unsur memiliki kesiapan dan pembagian peran dalam merespons keadaan darurat.
Pertahanan status siaga hingga akhir tahun menjadi bagian dari upaya menjaga perlindungan masyarakat selama potensi ancaman masih berlangsung. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat pencegahan, pengawasan lingkungan, serta kecepatan pelaporan agar kebakaran tidak berkembang dan membahayakan kawasan permukiman. (NY/ADV)
![]()






