Sangatta – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur menekankan pentingnya pemantauan terhadap belanja transfer yang diberikan kepada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, belanja transfer mencapai Rp811,45 miliar. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur sekaligus anggota Fraksi AKB, Mulyana, menyoroti perlunya pengawasan yang teliti terhadap pemanfaatan dan penyerapan anggaran ini.
Mulyana menekankan, “Penggunaan dan penyerapan anggaran harus dipantau secara cermat untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi desa-desa yang telah berhasil menggunakan anggaran dengan baik serta memberikan dukungan lebih kepada yang membutuhkan.”
Fraksi AKB menuntut agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana transfer di desa-desa. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengevaluasi keberhasilan desa-desa dalam mengelola anggaran serta memberikan bantuan tambahan kepada yang menghadapi kesulitan.
“Dorongan untuk desa-desa yang berhasil harus ditingkatkan, sementara yang menghadapi kesulitan harus mendapatkan perhatian khusus untuk peningkatan kinerja,” tambah Mulyana.
Meskipun capaian belanja daerah telah melebihi 80%, Mulyana menegaskan perlunya pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pencapaian belanja daerah di atas 80% menunjukkan performa yang memuaskan, namun kita perlu terus memonitor dan memastikan bahwa anggaran tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Mulyana.
Mulyana juga menekankan bahwa belanja transfer ke pemerintah desa harus dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan desa-desa di Kutai Timur. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta laporan yang jelas mengenai hasil-hasil yang telah dicapai menjadi sangat penting.
“Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap dana yang diterima digunakan untuk proyek-proyek yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.
Fraksi AKB berharap bahwa pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap belanja transfer ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mempercepat pembangunan di desa-desa Kutai Timur. ADV
