Sangatta – Menyikapi besarnya Silpa yang tercatat di tahun anggaran 2023 senilai 1,7 triliun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menaruh perhatian serius pada tindak evaluasi kinerja setiap pihak terkait agar dapat menjadikannya pelajaran dalam melakukan perencanaan anggaran pada masa yang akan datang.
Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante menuturkan bahwa terkait catatan Silpa senilai hampir satu triliun dalam perencanaan belanja modal dan operasional pemerintah, menurutnya hal tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar tak perlu terulang di masa yang akan datang.
“Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur,” tuturnya.
Kendati demikian David juga menyampaikan bahwa dari 5 triliun anggaran yang ditargetkan tidak hanya tentang belanja operasional namun juga meliputi rencana belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan, dan lain sebagainya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” terangnya.
David juga berharap bahwa di kemudian waktu hal tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah terutama persoalan gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai yang saat ini juga menyumbang Silpa dengan nilai yang signifikan.
“Tapi memang salah nya yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai,” tandasnya.
David juga berharap bahwa belanja modal harus lebih diprioritaskan daripada belanja operasional. Namun di sisi lain Ia juga menyadari bahwa kebutuhan operasional yang meliputi gaji pegawai seperti P3K merupakan kewajiban pemerintah yang harus diakomodir lantaran terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“Sebetulnya kita berharap belanja modal harus diperbesar. Memang tadi itu tidak bisa dihindari karena soal kebutuhan operasional kita cukup besar ya. Pegawai, belanja pegawai saja, gaji pegawai saja, dari P3K itu berapa?. Nah, itu kan kewajiban dan memang harus diakomodir, tidak bisa tidak. Itu kan terkait hajat hidup orang banyak,” bebernya.
David menambahkan bahwa pemerintah harusnya di masa depan dapat menciptakan strategi untuk mengatasi persoalan tersebut karena memang Sampai saat ini pun beberapa SKPD masih menyampaikan keluhan tentang kurangnya tenaga.
“Ya, Makanya saya bilang itu strategi pemerintah bagaimana mengatasi itu. Karena memang dibeberapa SKPD itu pasti mengeluhkan tentang kurangnya tenaga,” pungkasnya. ADV
