Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam mengelola dan merealisasikan anggaran belanja dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutim yang merata dan berkelanjutan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante dalam sebuah kesempatan wawancara menyampaikan kepada awak media bahwa pada program belanja modal dan operasional Pemerintah tahun 2023 dengan target 5 triliun hanya tercapai 4 Triliun rupiah.
Dijelaskan olehnya bahwa anggaran belanja operasional meliputi pembayaran honor atau gaji P3K maupun pegawai pemerintah lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kutai Timur.
“Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur,” terangnya.
Hal tersebut dijelaskan oleh David bahwa apabila dari kuota yang disediakan pemerintah bagi pekerja P3K tidak sepenuhnya terisi lantaran banyaknya calon pekerja yang tidak lolos sebagai pekerja P3K maka hal tersebutlah yang menimbulkan Silpa yang relatif besar di sisi pemerintah.
“Misalnya kuotanya di tahun 2023 kemarin itu umpamanya 1.000 tapi ternyata yang lolos P3K itu cuma 200 sehingga anggarannya dari 1000 itu yang terpakai hanya 200. Itu otomatis akan jadi Silpa. Nah itu, makanya agak besar Silpanya,” tandasnya.
Lebih lanjut Ia juga menyampaikan bahwa dalam anggaran 5 triliun tersebut bukanlah belanja operasional secara keseluruhan namun juga terdapat program belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan, dan lain sebagainya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” bebernya.
Ditambahkan olehnya bahwa salah satu yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah di masa yang akan datang adalah terkait belanja operasional yang didalamnya meliputi gaji dari insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai.
“Tapi memang salah satunya yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai,” tuturnya.
David menekankan bahwa tak dapat dipungkiri apabila nanti seluruh kuota pekerja pegawai pemerintah di Kutai Timur telah terpenuhi maka semua itu akan menjadi beban APBD Kabupaten Kutai Timur.
“Karena tidak bisa dipungkiri ketika nanti sudah terpenuhi itu semua kuota Kutai Timur, itu kan akan dibebankan ke APBD Kutai Timur. Misalnya P3K, ya kan. Insentifnya lagi. Kan P3K kan dapat insentif juga, pun tidak sebesar dengan PNS,” pungkasnya. ADV
