Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menegaskan komitmen menekan angka stunting dengan target penurunan dua digit dalam satu tahun. Langkah ini dianggap realistis mengingat strategi pencegahan kini tidak lagi menunggu anak terlahir pendek, tetapi dimulai sejak tahap keluarga masuk kategori risiko.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, mengungkapkan bahwa penurunan angka stunting akan bergerak lebih cepat apabila intervensi menyentuh akar persoalan di tingkat rumah tangga.
“Kami harus bergerak dari hulunya. Jangan tunggu anak lahir stunting baru kita sibuk mengobati. Yang penting sekarang adalah mencegah munculnya stunting baru,” jelas Junaidi kepada awak media.
Meskipun angka prevalensi stunting gabungan di Kutim saat ini berada pada kisaran 26,9 persen, Junaidi yakin angka tersebut bisa ditekan lebih cepat jika seluruh OPD bergerak satu arah berdasarkan kajian risiko.
“Kalau keluarga sudah sehat dan terencana sejak awal, angka stunting pasti turun lebih cepat,” sambungnya.
Langkah percepatan ditopang oleh kekuatan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang telah diverifikasi BKKBN. Data KRS tersebut mencakup indikator penting yaitu Sanitasi dan akses air bersih, Kategori Pasangan Usia Subur (PUS) 4T,Kepesertaan KB modern, Kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Hari ini kita berbicara apa penyebab keluarga itu berisiko. Kalau penyebabnya jelas, intervensinya juga jelas,” ujarnya.
Sejumlah OPD sudah diarahkan untuk mengambil bagian sesuai kewenangan agar intervensi bersifat multi-sektor:
Perkim: Perbaikan rumah dan sanitasi,PDAM/PU: Jaringan air bersih,Dinsos: Integrasi keluarga berisiko dengan data miskin ekstrem (agar bantuan tepat sasaran),Disdik: Perluasan layanan pendidikan kesetaraan,Disnakertrans: Pelatihan kerja.
“Kalau lintas sektor bekerja dengan data yang sama, target dua digit itu sangat masuk akal,” tegasnya.
Intervensi di Kecamatan Sangatta Utara menjadi start penting, mengingat wilayah tersebut tercatat memiliki 3.686 keluarga berisiko, tertinggi di Kutim.
“Kalau pusat risikonya bisa kita tekan, maka dampaknya langsung terasa pada capaian kabupaten,” jelasnya.
Melalui kerja cepat dan terukur, pemerintah berharap setiap tindakan hari ini dapat menentukan masa depan Kutim.
“Kami tidak boleh membiarkan satu pun anak menjadi korban kelalaian data dan kebijakan. Setiap tindakan kita hari ini menentukan masa depan Kutim” pungkasnya. ADV
