Kutai Timur – Siti Robiah resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030. Pengukuhan istri Bupati Kutim tersebut berlangsung bersamaan dengan pelantikan pengurus cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Kutim di Ruang Akasia Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026).
Prosesi pengukuhan dipimpin Ketua Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Yonathan Palinggi. Penetapan Siti Robiah ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan, pemasangan selempang, serta penyematan pin kehormatan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat daerah, unsur legislatif, serta ratusan pendidik dari berbagai jenjang pendidikan. Selain menjadi momentum pengukuhan Bunda Guru, agenda ini juga menandai pelantikan pengurus cabang PGRI di tingkat kecamatan.
Dalam peran barunya, Siti Robiah diharapkan menjadi pengayom bagi para pendidik sekaligus penghubung aspirasi guru dengan pemerintah daerah. Peran tersebut mencakup tenaga pendidik mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK sederajat.
Siti Robiah menyampaikan apresiasi kepada PGRI Provinsi Kalimantan Timur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menilai jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan seremonial, melainkan amanah yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Sebenarnya tugas Bunda Guru ini sebagai tokoh, sebagai jembatan antara para guru dan pemerintah. Saya berharap pengukuhan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi mari kita melaksanakan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi, semua kegiatan tidak akan berhasil,” ujar Siti Robiah di hadapan para guru.
Dalam kesempatan itu, persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) turut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan. Menanggapi hal tersebut, Siti Robiah menjelaskan bahwa pemberian TPP bagi aparatur sipil negara (ASN) mengikuti ketentuan regulasi dan kondisi keuangan daerah.
Ia menegaskan, besaran TPP tidak ditentukan oleh Bunda Guru maupun pihak tertentu secara personal, melainkan menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah memberikan yang terbaik untuk para ASN. Saat keuangan daerah tinggi, maka TPP juga diberikan tinggi. Tapi saat keuangan daerah menurun, TPP juga menyesuaikan. Jadi bukan karena Bunda Guru, melainkan memang regulasinya yang menentukan,” jelasnya.
Siti Robiah juga mengingatkan para pendidik agar menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan berlandaskan nilai spiritual. Ia mengajak insan pendidikan mengedepankan keikhlasan dalam bekerja, seraya mengutip ayat Al-Qur’an mengenai setiap pekerjaan yang akan dinilai oleh Allah, rasul, dan masyarakat.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang turut menghadiri kegiatan tersebut, menyampaikan selamat kepada pengurus cabang PGRI yang baru dilantik serta Siti Robiah atas pengukuhannya sebagai Bunda Guru. Menurutnya, semangat kolaborasi para pendidik menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Ucapan selamat kita sampaikan terutama untuk pelantikan pengurus baru PGRI, seluruh pengurus cabang kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, serta kepada Ibunda PGRI (Bunda Guru). Kita melihat semangat para guru untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena peran mereka sangat menentukan masa depan daerah ini,” ungkap Jimmi.
Ia berharap momentum tersebut dapat memperkuat kemitraan antara organisasi profesi guru dan pemerintah daerah. Kolaborasi itu diperlukan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan sarana prasarana, terutama di wilayah pedalaman.
Jimmi menambahkan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan terus mendorong optimalisasi anggaran pendidikan. Perhatian tersebut juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru honorer agar memperoleh insentif yang lebih layak dan mendekati standar Upah Minimum Regional (UMR).
Melalui kepengurusan PGRI yang baru dan kehadiran Bunda Guru, sinergi antara pendidik dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat. Kerja sama tersebut dinilai penting agar aspirasi guru dapat tersampaikan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Kutim. (NY/ADV)
