Kutai Timur – Pemenuhan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Upaya tersebut mencakup penyiapan guru pendidikan inklusi dan pengajar Bahasa Kutai, selain pemberian beasiswa serta kebijakan pemerataan penempatan tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan berbagai program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualitas sumber daya manusia (SDM) guru. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kutim.
Menurut Mulyono, perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fasilitas sekolah. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan guru secara langsung juga terus diupayakan, mulai dari pemberian insentif hingga penataan penempatan agar mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan. Komitmen kita adalah bagaimana menyejahterakan dan membahagiakan para guru. Ini diwujudkan melalui pemberian insentif serta upaya merelokasi atau menata penempatan guru agar dapat lebih dekat dengan keluarga,” ungkapnya.
Peningkatan kualifikasi akademik turut menjadi perhatian Disdikbud. Pemerintah daerah menyediakan program beasiswa untuk mendorong guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) agar melanjutkan studi sesuai ketentuan kualifikasi tenaga pendidik.
“Harapan kita, tidak ada lagi guru di Kutai Timur yang belum sarjana. Pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan melalui program beasiswa agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat,” jelas Mulyono.
Selain pendidikan akademik, pemerintah daerah juga berupaya memenuhi kebutuhan guru dengan keahlian tertentu. Salah satunya tenaga pendidik untuk layanan pendidikan inklusi, yang berperan mendampingi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum.
Disdikbud Kutim menargetkan setiap sekolah memiliki minimal satu guru inklusi. Dengan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan memperoleh pembelajaran yang layak, setara, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Untuk mendukung pemenuhan tersebut, pemerintah daerah memfasilitasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang magister pendidikan inklusi melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Program yang dimulai pada 2024 itu diikuti 191 guru, kemudian berlanjut dengan 300 peserta pada angkatan berikutnya. Hingga 2026, sebanyak 297 peserta telah menyelesaikan pendidikan.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi pengajar Bahasa Kutai juga menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah. Pembelajaran bahasa lokal didorong sebagai muatan lokal di sekolah untuk menjaga identitas serta kekayaan budaya masyarakat. Karena itu, ketersediaan guru yang memiliki bekal akademik dan kemampuan mengajar bahasa daerah dinilai perlu diperkuat.
Pada 2026, sebanyak 100 guru dikirim untuk mengikuti pendidikan Bahasa Kutai. Program tersebut menjadi tahap awal dalam menyiapkan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi khusus sehingga pembelajaran muatan lokal dapat berlangsung lebih terarah dan berkualitas.
Mulyono juga menyoroti dukungan pemerintah daerah terhadap organisasi profesi PGRI. Setiap tahun, Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran untuk menunjang keikutsertaan guru dalam Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar). Selain itu, keberadaan gedung PGRI turut didukung sebagai pusat kegiatan dan koordinasi organisasi.
Ia menilai PGRI memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan pendidikan. Organisasi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi guru untuk memperkuat solidaritas, mengembangkan kemampuan, serta menyampaikan aspirasi terkait berbagai kebutuhan di lapangan.
Melalui rangkaian program tersebut, Pemkab Kutim berharap peningkatan kesejahteraan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan profesionalisme guru. Ketersediaan tenaga pendidik yang sesuai kebutuhan juga diharapkan mendukung pemerataan layanan dan peningkatan mutu pembelajaran di seluruh wilayah Kutim. (NY/ADV)
