Sangatta – Muhammad Amin, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, menyoroti bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun anggaran 2023 belum optimal. Dari anggaran Rp787,53 miliar, baru terealisasi Rp352,46 miliar atau 44,76%. Ia menilai angka ini jauh dari harapan, terutama mengingat banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang masih belum terpenuhi.
“Realisasi PAD tahun anggaran 2023 sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran yang ditetapkan, dirasa masih kurang maksimal. Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” ujar Muhammad Amin.
Muhammad Amin mengakui capaian pendapatan daerah, tetapi juga mendorong publik untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tetap perlu diapresiasi bersama, namun publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya?” tanyanya.
Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur berharap agar pemerintah daerah lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMD dan Perusda. Optimalisasi kinerja BUMD dan Perusda dinilai sangat penting untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. ADV
