Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayahnya sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat.
Pembangunan jaringan digital ini dipandang penting terutama dalam meningkatkan akses informasi, layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta pengembangan ekonomi lokal.
Namun, pembangunan infrastruktur jaringan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penyediaan jaringan membutuhkan dukungan sumber daya, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Dalam konteks tersebut, diperlukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan penyedia layanan telekomunikasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyampaikan hal tersebut di Kutai Timur.
“Upaya pembangunan jaringan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja,” ujarnya.
Diskominfo juga menilai bahwa model kolaboratif tersebut memungkinkan proses pembangunan jaringan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan beberapa pihak berbagi tanggung jawab, ketersediaan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembagian tanggung jawab sangat penting untuk menjaga efisiensi anggaran.
“Perlu ada porsi peran antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pihak lain yang terlibat agar pembangunan jaringan tidak menumpuk beban pada satu instansi,” katanya.
Di sisi lain, pembangunan jaringan digital perlu didukung dengan perencanaan yang matang berdasarkan peta persebaran kebutuhan. Wilayah desa dengan keterbatasan akses menjadi prioritas untuk perencanaan bertahap, sementara wilayah perkotaan dapat segera memperluas pemanfaatan jaringan yang telah tersedia.
Ronny menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait tetap dilakukan untuk memastikan program pembangunan jaringan memiliki landasan kebijakan yang kuat. Termasuk sinkronisasi anggaran, penyelarasan dengan proyek infrastruktur telekomunikasi yang dilaksanakan secara nasional.
Ia berharap dengan pola kolaborasi yang terstruktur, pemerataan jaringan digital di Kutai Timur dapat terwujud secara berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik dan peluang ekonomi berbasis teknologi. (SH/ADV)
