Sangatta – Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kutim mengambil 4 sampel dari kunjungannya ke empat lokasi pekerjaan proyek multi years yang saat ini tengah mengalami kelambatan dari target realisasi yang telah diharapkan sebelumnya.
“Kami ngecek itu 4 lokasi, 4 sampel. Pelabuhan Kenyamukan, drainase di Kenyamukan juga, jalan di Kaliurang, Simpang empat Kaliurang dari Simpang empat itu terus jembatan Bengalon jadi itu dicek kemarin,” ujarnya.
Iya juga menyayangkan bahwa ia masih menemukan pihak-pihak yang bekerja dengan tidak profesional maka ia meminta pihak PPK untuk melakukan pengawasan dan tidak meninggalkan perhatiannya karena hal itu merupakan wilayah tanggung jawabnya.
“Secara teknis yang ngerti itu kan PPK-nya (Pejabat Pembuat Komitmen). Orang yang bertanggung jawabnya itu kan di melekat lah pengawasannya jangan ditinggal karena kami ketemu juga ada beberapa yang menurut kami kerjanya nggak profesional. Tapi ada beberapa aja,” tuturnya.
Hal tersebut lantaran jika anggaran yang telah digelontorkan masih tersisa atau tidak terserap maka anggaran tersebut akan berubah menjadi silpa dan anggaran tersebut tidak dapat digunakan lagi di tahun berikutnya.
“Nah, kami dengan pihak terkait di lapangan sudah sampaikan, konsen kami tentang anggaran, bahwa tahun ini misalnya cuman bisa 5 miliar, ya sudah itu saja progressmu,” kata Hepnie.
Ia menambahkan, “Kalau nggak, nggak bisa kamu ambil anggaran tahun lalu karena itu sudah masuk dalam skema MoU. Itu nggak bisa diambil karena sudah jadi Silpa yang tahun lalu,” sambungnya.
Hepnie mengungkapkan bahwa ketika sebuah proyek memiliki anggaran tertentu, pekerjaan yang dilakukan di lapangan tentunya harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.
Walaupun pihaknya tak ingin terjadi sisa anggaran yang menimbulkan Silpa, namun ia juga menekankan bahwa jangan sampai terjadi over progres karena hal tersebut akan menjadi masalah lantaran pembayaran yang dilakukan tidak akan memiliki dasar pembayaran. Untuk itu ia menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan tentu akan disesuaikan dengan Realisasi di lapangan.
“Progresnya misal kita target 100 kilometer bisa jadi cuman mungkin 50 kilometer, (tapi) tetap jalan. Artinya tidak juga overprogress kami takut overprogres nanti pembayarannya jadi masalah karena nggak ada dasar nanti pembayarannya dari mana? Sesuai dengan realisasi (saja),” pungkasnya. ADV
