Sangatta – Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim dengan melaksanakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan menggelar rapat evaluasi kinerja realisasi anggaran tahun 2023.
Disisi lain, David juga menjelaskan bahwa untuk proyek pekerjaan Multiyears Contract (MYC) yang diketahui mencatatkan Silpa pada realisasinya, pihaknya mengatakan bahwa datanya baru akan muncul setelah pembahasan anggaran murni 2024 selesai.
“Jadi pedoman di Multiyears Contract itu adalah MoU yang sudah dilakukan kan realitasnya itu jadi Silpa kan? Karena sistem penganggaran kita itu Silpa tahun 2023 kan baru muncul setelah pembahasan anggaran tahun 2024 murni selesai, jadi tidak mungkin masuk di anggaran murni tahun 2024. Pasti masuk di perubahan 2024,” terangnya.
Dijelaskan olehnya bahwa Silpa yang dihasilkan dari sisa anggaran proyek MYC yang tak terserap tak dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya karena terlah diatur dalam perjanjian atau MoU yang telah disepakati oleh para pihak terkait.
“Nah, apakah bisa dipakai lagi untuk Multiyears Contract? sepanjang berdasarkan MoU itu tidak bisa. Karena di MoU-nya kan sudah jelas kan, bahwa prosesi dari penganggarannya,” ujarnya.
David mencontohkan, “Umpamanya karena ini 2 tahun pekerjaan, berarti 2 tahun pembayaran. Kalau umpamanya di tahun 2023 kemarin anggarannya umpamanya 20 miliar, maka kalau memang progres pekerjaannya 100% maka dibayarkan 20 miliar.”
“Tapi kalau progress pekerjaannya tidak 100% maka akan dibayarkan berdasarkan progres. Karena terikat dengan MoU tadi,” tambahnya.
Disisi lain, David juga menanggapi terkait target penyerapan anggaran belanja modal dan operasional senilai 5 triliun namun hanya tercapai sekitar 4 Triliun rupiah.
“Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur,” paparnya.
David mencontohkan bahwa apabila calon pekerja yang mendaftar untuk mengisi kuota yang disediakan pada tahun 2023 tidak lolos semuanya, maka anggaran yang akan terserap hanyalah sesuai jumlah yang lolos P3K. Hal itulah yang membuat timbulnya Silpa pada anggaran operasional.
“Misalnya kuotanya di tahun 2023 kemarin itu umpamanya 1.000 tapi ternyata yang lolos P3K itu cuma 200 sehingga anggarannya dari 1000 itu yang terpakai hanya 200. Itu otomatis akan jadi Silpa. Nah itu, makanya agak besar Silpanya,” pungkasnya. ADV
