Sangatta – Anggaran APBD yang dikelola Kabupaten Kutai Timur yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun telah membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelolanya secara efektif dan efisien agar terserap maksimal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante menyampaikan terkait kinerja pemerintah dalam mengelola APBD tahun 2023 yang diketahui masih menyisakan Silpa sebesar 1,7 triliun.
Lebih lanjut David mengungkapkan bahwa pada penggunaan anggaran belanja modal dan operasional pemerintah dengan target 5 triliun diketahui hanya tercapai sekitar 4 triliun rupiah. Iya juga merincikan bahwa di dalamnya termasuk honor atau gaji dari pegawai pemerintah dan juga para pekerja P3K yang telah dipersiapkan oleh pemerintah.
“Ya, jadi itulah bagian dari beberapa hal tadi LHP tadi kan muncul soal honorarium, mengapa itu karena ternyata kemudian pemerintah memang menganggarkan soal honor itu gaji P3K ternyata kuota P3K itu tidak memenuhi apa yang sudah dipersiapkan oleh kuota Kutai Timur,” bebernya.
David menjelaskan bahwa unsur lain di dalam anggaran yang terserap hingga 4 triliun tersebut juga meliputi belanja operasional yang merupakan belanja fisik, pengadaan, ataupun yang lainnya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” terangnya.
Menuturkan bahwa memang yang menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah kedepannya adalah tentang belanja operasional yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja gaji pegawai.
“Karena tidak bisa dipungkiri ketika nanti sudah terpenuhi itu semua kuota Kutai Timur, itu kan akan dibebankan ke APBD Kutai Timur. Misalnya P3K, ya kan. Insentifnya lagi. Kan P3K kan dapat insentif juga, pun tidak sebesar dengan PNS,” tandasnya.
David menambahkan bahwa hal tersebut tentu akan menyedot anggaran yang cukup signifikan. Dalam hal ini David berharap pemerintah dapat memikirkan strategi yang dapat diterapkan dalam penyusunan lkpd agar tidak mempengaruhi belanja modal yang akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang masih menjadi prioritas pemerintah.
“Itu juga akan menyedot anggaran yang cukup signifikan menurut saya. Itu perlu dipikirkan pemerintah bagaimana strategi yang dilakukan dalam penyusunan LKPD pemerintah supaya itu tidak mempengaruhi belanja modal kita untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang masih sangat kita harapkan,” pungkasnya. ADV
