Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), David Rante menyampaikan kepada awak media saat sesi wawancara bahwa dirinya akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dan penyerapan anggaran belanja daerah Kabupaten Kutai Timur.
Disampaikan olehnya bahwa dalam penggunaan APBD tahun 2023 yang diketahui masih menyisakan silpa sebesar 1,7 triliun dirinya menyatakan sangat menyayangkan hal tersebut dan ia mengatakan setiap pihak perlu melakukan evaluasi guna mencegah hal tersebut terjadi kembali di tahun-tahun mendatang.
David juga menuturkan bahwa dari rencana belanja modal dan operasional pemerintah senilai 5 triliun rupiah masih menyisakan silpa lantaran anggaran yang terealisasi hanya sekitar 4 triliun rupiah saja.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” ujar David.
Disisi lain, David juga mengaku masih menerima keluhan dari beberapa SKPD ataupun dinas-dinas yang masih merasa kekurangan tenaga teknis dalam merealisasikan program-program mereka.
“Ya, Makanya saya bilang itu strategi pemerintah bagaimana mengatasi itu. Karena memang dibeberapa SKPD itu pasti mengeluhkan tentang kurangnya tenaga,” tuturnya.
David menekankan bahwa hal tersebut memang telah terulang kembali ketika pihak yang memiliki pekerjaan yang begitu besar, namun diketahui hanya beberapa orang saja yang menangani sehingga membuat pekerjaan tersebut akhirnya justru terbengkalai.
“Nah, kemarin kita juga melihat ini memang akan berulang kembali. Contohnya dibagian hukum, pekerjaan yang begitu besar tapi hanya beberapa orang saja yang menangani. Sehingga biasanya kan terbengkalai,” bebernya.
David mengaku terkait persoalan tersebut dirinya telah melayangkan saran kepada pihak pemerintah agar dapat merekrut tenaga tambahan dengan tetap mempertimbangkan dari sisi regulasi.
“Kita sudah sarankan supaya pemerintah merekrut tenaga. Bisa sistemnya apakah outsourcing kah atau bagaimana. Kita lihat regulasinya. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak? Karena kan dari sisi anggaran kan kita punya. Ya kan begitu,” pungkasnya. ADV
