Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) David Rante menjelaskan kepada tim media terkait Silva yang bernilai hingga 1,7 triliun di tahun anggaran 2023 bahwa nilai yang besar tersebut tentu harus dievaluasi secara mendalam agar tak lagi terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam salah satu aspek pembelanjaan yang direncanakan oleh pemerintah diketahui rencana belanja modal dan operasional yang mencapai 5 triliun hanya terserap sekitar 4 triliun dan menyisakan Silva yang cukup besar.
Namun di sisi lain David juga menjelaskan bahwa anggaran senilai 5 triliun tersebut tidak hanya direncanakan untuk belanja operasional semata namun juga termasuk rencana belanja fisik pengadaan ataupun yang lainnya.
“Nah makanya kalau di persentase memang dari 5 triliun itu Sisa 4 triliun lebih ya. Jangan salah di belanja operasi itu juga ada yang sebenarnya masih juga merupakan belanja kegiatan berupa fisik, pengadaan dan sebagainya,” paparnya.
Di lain pihak David juga menekankan bahwa pihak pemerintah tentu memperhatikan lebih serius kedepannya terkait belanja operasional yang didalamnya meliputi gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai.
“Tapi memang salah satunya yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan itu adalah soal belanja operasi yang didalamnya termasuk gaji dan insentif yang berkaitan dengan belanja pegawai,” ujar David.
David berharap sekalipun rencana belanja pegawai merupakan aspek yang cukup besar dalam tanggung jawab APBD, namun ia masih menerima keluhan dari dinas-dinas tertentu mengenai kurangnya tenaga dari sisi teknis dalam mengerjakan program-program mereka.
“Ya, Makanya saya bilang itu strategi pemerintah bagaimana mengatasi itu. Karena memang dibeberapa SKPD itu pasti mengeluhkan tentang kurangnya tenaga,” kata David.
David menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan saran kepada pemerintah terkait hal tersebut agar pihak pemerintah dapat segera menemukan solusi dan masalah tersebut tak perlu lagi terulang di masa yang akan datang.
“Kita sudah sarankan kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi bagaimana. Karena kalau tidak maka itu pasti akan berulang,” tandasnya.
Ditambahkan pula olehnya bahwa hal tersebut memang telah beberapa kali terulang kembali dan ia juga mencontohkan masih terdapat pekerjaan yang begitu besar, namun masih mengalami kekurangan orang dalam penanganannya yang berujung terbengkalainya pekerjaan.
“Nah, kemarin kita juga melihat ini memang akan berulang kembali. Contohnya dibagian hukum, pekerjaan yang begitu besar tapi hanya beberapa orang saja yang menangani. Sehingga biasanya kan terbengkalai,” pungkasnya. ADV
