Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperbaiki kualitas pendataan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan. Data tersebut tidak hanya dipakai untuk membaca kebutuhan dalam penurunan risiko stunting, tetapi juga untuk berbagai intervensi pelayanan dasar lainnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan bahwa pendataan keluarga mencatat seluruh kondisi anggota keluarga secara komprehensif, mulai kesehatan, ekonomi, hingga sanitasi lingkungan.
“Data keluarga ini bukan hanya untuk stunting. Semua program pembangunan harus berbasis data agar tepat sasaran,” ucap Junaidi kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa validasi data dilakukan berlapis melalui Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada langsung di tingkat RT dan desa. Pendekatan ini menjadi jaminan bahwa kondisi keluarga yang dibantu merupakan keluarga yang benar-benar membutuhkan intervensi.
“Kalau data salah, kebijakan juga pasti salah. Makanya data harus kita kawal sampai di lapangan,” jelasnya.
Pendataan keluarga juga menjadi pintu masuk bagi pemerintah dalam mengidentifikasi keluarga yang masih masuk kategori miskin ekstrem atau berada di desil bawah. Dengan begitu, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dapat diberikan secara tepat.
“Keluarga miskin ekstrem pun bisa kami sandingkan datanya dengan KRS agar intervensinya lebih cepat dan terukur,” terangnya.
DPPKB berkomitmen memperkuat sistem informasi data agar mudah diakses lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkepentingan pada pelayanan publik.
“Masyarakat harus merasakan manfaatnya. Kalau setiap kebijakan dirancang berdasarkan data keluarga, Kutim akan lebih cepat berkembang,” pungkasnya. ADV
