Kutai Timur — Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terus menjadi ciri khas pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah penerapan sistem e-budgeting dan dashboard realisasi anggaran, yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara daring, terbuka, dan real-time.
Inovasi digital ini menjadi tonggak penting dalam upaya memastikan bahwa pengelolaan dana publik berjalan sesuai prinsip keterbukaan. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Kita ingin rakyat tahu ke mana uang daerah digunakan. Ini bentuk kejujuran dalam mengelola amanah,” ujar Ardiansyah dalam pidatonya. Menurutnya, keterbukaan bukan hanya kebutuhan birokrasi modern, tetapi juga kewajiban moral pemerintah kepada masyarakat.
Langkah digitalisasi anggaran ini mendapat apresiasi dari berbagai lembaga pengawas karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain memperkuat transparansi, penerapan sistem ini juga mempercepat proses pencairan anggaran untuk berbagai program prioritas, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat di kecamatan-kecamatan.
Dengan adanya dashboard terbuka, setiap program pembangunan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat, sehingga mendorong efisiensi sekaligus meminimalisir penyimpangan. Ardiansyah menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah modern tidak hanya dinilai dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi dari seberapa transparan dan efektif sistem pemerintahannya bekerja.
“Pemkab Kutim modern harus terbuka dan efisien. Itu ukuran keberhasilan kami,” tegasnya.
Melalui penerapan sistem keuangan berbasis digital dan akuntabel ini, Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (ADV/TS)
