Kutai Timur – Di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan di kawasan publik, kebutuhan akan penataan ruang yang lebih rapi dan tertib makin mendesak.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Satpol PP berupaya menyeimbangkan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, terutama para pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan hidup pada aktivitas harian di lapangan.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fatah Hidayat, menjelaskan bahwa penanganan PKL dilakukan melalui sinergi lintas dinas agar solusi yang diberikan tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga memberikan ruang usaha yang lebih layak.
“Dalam proses penertiban PKL, kami bekerja sama dengan Disperindag Kutai Timur, terutama untuk memastikan para pedagang bisa direlokasi ke lapak resmi di dalam pasar, termasuk mempertimbangkan keringanan retribusi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ketertiban harus berjalan sejalan dengan perlindungan terhadap pedagang kecil, sehingga penataan tidak menimbulkan beban tambahan bagi mereka.
“Kami ingin ketertiban tetap terjaga, namun kepentingan ekonomi masyarakat kecil juga harus terlindungi,” ujarnya.
Fatah juga menambahkan bahwa edukasi dan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas dalam penertiban.
“Kami terus mendorong pemahaman bahwa ketertiban dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan. Pedagang harus sadar bahwa aktivitas yang tertata justru memberikan manfaat bagi semua pihak,” tuturnya.
Dengan strategi yang lebih manusiawi dan berbasis kolaborasi, pemerintah berharap penataan PKL di Kutai Timur dapat menciptakan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan tetap mendukung hidup para pedagang kecil.(SH/ADV)
