Kutai Timur – Program bantuan perbaikan rumah di salah satu desa di Kutai Timur kembali mendapat sorotan setelah sejumlah warga mengeluhkan kurangnya informasi terkait kebutuhan material dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Warga menilai proses pendataan dan komunikasi antara pihak konsultan, kontraktor, serta pemerintah desa belum berjalan secara terbuka sehingga menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin memastikan jenis dan jumlah material yang dibutuhkan sesuai kondisi rumahnya, namun tidak memperoleh jawaban yang jelas dari pihak pemerintah desa.
“Kami ingin memastikan kebutuhan material itu tepat dan sesuai kondisi di lapangan, tetapi saat kami menanyakan hal tersebut ke pemerintah desa, termasuk Kepala Dusun, ternyata mereka juga tidak mengetahui rincian besarnya,” ungkap warga tersebut saat ditemui tim ETH Kalimantan Timur.
Situasi semakin membingungkan ketika tiba-tiba tim dari Kutai Timur datang melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga tanpa adanya penjelasan sebelumnya dari pihak desa.
“Tiba-tiba petugas dari Kutai Timur datang mengecek rumah-rumah yang katanya akan menerima bantuan, padahal kami belum mendapat penjelasan menyeluruh,” tutur salah satu perangkat desa yang merasa proses ini kurang terkoordinasi.
Kurangnya kejelasan informasi tersebut membuat warga mempertanyakan transparansi serta alur komunikasi antar pihak terkait.
Dugaan adanya ketidakterbukaan antara konsultan, kontraktor, dan pemerintah setempat pun muncul, terutama terkait detail teknis yang seharusnya diketahui masyarakat sejak awal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP ETH Kalimantan Timur, Andi Ansong, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan program bantuan tersebut.
Ia memastikan lembaganya akan mengambil peran aktif untuk memantau agar proses berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
“Kami akan melakukan pemantauan menyeluruh untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan sehingga masyarakat tidak dirugikan dan anggaran negara terlindungi,” tegas Andi.(ADV)
