Kutai Timur – Penanganan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini mendapat suntikan kekuatan baru dari sektor swasta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menggandeng sejumlah perusahaan tambang besar untuk berkolaborasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan secara tepat sasaran berdasarkan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa kerja sama ini berawal dari upaya menyatukan data antara pemerintah dan perusahaan.
“Perusahaan bukan tidak peduli. Mereka sudah banyak berbuat. Hanya saja, selama ini sasarannya belum tepat karena tidak berbasis data,” ujar Junaidi kepada awak media.
Melalui inovasi “Cap Jempol Stop Stunting”, DPPKB Kutim kini membuka akses data by name by address kepada mitra perusahaan, sehingga intervensi sosial bisa langsung menyentuh keluarga yang tercatat berisiko tinggi.
“Begitu mereka tahu data keluarga yang benar-benar membutuhkan, bantuan bisa diarahkan langsung. Tidak lagi sekadar simbolik,” sambubgnya.
Beberapa perusahaan tambang seperti PT KPC, PT Indominco Mandiri, dan PT Pama Persada Nusantara (Pama) telah menunjukkan dukungannya. Melalui program CSR, mereka membantu: Pendidikan dan Ekonomi: Mendukung fasilitas pelatihan dan memperkuat ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha keci, Kesehatan dan Lingkungan: Membantu dalam penyediaan makanan tambahan bergizi, air bersih, dan sanitasi layak.
“Contohnya, PT KPC membangun laboratorium pelatihan di SKB Sangatta Utara yang digunakan untuk program kursus wirausaha dan keterampilan kerja. Itu sejalan dengan misi kami mengangkat keluarga berisiko menjadi mandiri,” jelasnya.
“Kami berikan data validnya. Mereka bantu dari sisi fasilitas. Jadi semua bergerak sesuai kapasitas masing-masing,” ujar Junaidi.
Junaidi menegaskan bahwa CSR yang paling mulia adalah yang menyentuh kehidupan keluarga kecil.
“Selama ini CSR sering dipahami sebatas penanaman pohon atau kegiatan simbolik. Padahal CSR yang paling mulia adalah menyentuh kehidupan keluarga kecil di pedesaan,” tuturnya.
Semua bantuan dicatat dalam sistem SIGELC (Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting) agar pelaksanaannya terukur dan berkelanjutan.
“Semua bantuan dicatat dalam sistem agar tidak ada tumpang tindih antarprogram, baik dari pemerintah maupun perusahaan,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk dunia usaha.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi inilah yang membuat program ini hidup. Kalau semua pihak terlibat, Kutim bisa bebas stunting lebih cepat,” pungkasnya.
